PGD Kalbar, DAD Sekadau Utus 40 Peserta

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau (DAD) mengirimkan sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari putra dan putri, untuk mengikuti kegitan Pekan Gawai Dayak (PGD) Provinsi Kalimantan Barat ke-XXIVyang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 hingga 24 Mei 2009.

Keberangkatan 40 peserta dilepas langsung oleh Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Henri Lisar, bertempat di Sekretariat DAD Sekadau jalan Sanggau-Sekadau, 18 Mei 2009. Kegiatan yang diikutsertakan oleh DAD salah satu program kerja DAD Sekadau, yang berada di bawah naungan tanggung jawab Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (Sekberkesda).

Saat dihubungi via telepon, Ketua DAD Sekadau Henri Lisar mengungkapkan, momentum gawai dayak ini bermanfaat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya warisan nenek moyang, hingga tetap akan terjaga dan dikenali di masa mendatang. “Bahwa kegiatan besar seperti PGD ini adalah bertujuan untuk pelestarian seni dan budaya,” ujarnya.

Kegiatan gawai dayak, kata Henri yang juga Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau mempunya tujuan positif karena berguna untuk mengali potensi seni dan budaya yang khsusnya di Kabupaten Sekadau supaya tetap lestari dan berkembang.

Sementara itu Ketua Sekberkesda Sekadau, Yuspinus Swisto, ketika ditemui di gedung Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Pontianak Selasa (19/5), mengatakan Sekberkesda DAD Sekadau dalam pelaksanaan PGD ke-XXIV tahun ini, akan mengikuti sebanyak 7 macam kegiatan antara lain, menyumpit, pangka gasing, numbuk padi, menganyam manik, tari-tarian, lagu pop singer dan bujang gawai.

Karena sebentar lagi DAD Kabupaten Sekadau akan melaksanakan Pekan Gawai Dayak, untuk yang ketiga kalinya, maka kegiatan ini juga kata Suwisto menjadi acuan dalam pelaksanaan PGD yang menurut rencanya akan dilaksanakan Juli mendatang.

Mengeni target, paling tidak kata Awis kontingennya bisa berada di posisi jura tiga, terutama untuk jenis perlombaan menyumpit dan tari-tarian. “Kita berharap kontingen kita bisa tampil dengan sebaik mungkin,” terang Awis.

Baca Selengkapnya.....

MPR RI Sosialisasi Perubahan Konstisusi

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Aula bupati, Jumat (22/5) kemarin tak seperti biasanya. Aula yang dibuat megah itu dikunjungi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ratusan orang, termasuk bupati dan wakil bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, guru PPKN, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Muspika mengikuti Sosialisasi Putusan MPR RI yang berlangsung di aula tersebut.

Rombongan MPR terdiri dari 5 orang diantaranya H.Hussein A.Rahayaan, Yasonna H. Laoly, H. Saifullah Mashum, Ir.H. Siswona.M dan H.Rapiudin Hamarung.

Hussein Rahayan selaku ketua rombongan, dalam sosialisas tersebut mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Sekadau ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang perubahan konstisusi yang dinilai masih banyak terjadi salah pemahaman.

Menurut dia, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman terhadap abodemen atau perubahan termasuk putusan MPR RI serta keputusan dan ketetapan MPR RI. “Tujuan sosialisasi juga sebagai informasi dan pembelajaran bersama oleh semua elemen masyarakat,” kata dia.

Dia menyebutkan, perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan wewenang MPR, dimana dulu berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara serta pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tapi kini berkedudukan sebagai Lembaga Negara yang setara dengan lembaga lain seperti DPR, BPK, MA, MK, Dewan Perwakilan Daerah, dan Lembaga Kepresidenan.

Sedangkan sebelumnya Bupati Sekadau Simon Petrus,S.Sos.M.Si dalam amanatnya mengatakan pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya sosialisasi putusan MPR ini karena dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sekadau. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerhan cindera mata antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan MPR RI.

Baca Selengkapnya.....

Finnantara Beri Penghargaan Bagi Pelajar Berprestasi

Hermanus Hartono

Borneo Tribune, Sekadau

PT. Finnantara Intiga sukses menyelenggarakan “Program Reward Pelajar Berprestasi (RPB) 2009, yang ditujukan kepada para siswa berprestasi Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta/Ibtidaiyah dan SMP sederajat diwilayah Kabupaten Sekadau, Sanggau dan Sintang, dengan total buku yang dibagikan sebanyak 20.000 buah atau senilai Rp 50 juta

Demikian menurut Public Relation PT. Finnantara Intiga Sanggau, Vincent Julipin, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya belum lama ini. Menurut Vincent, karena besarnya respon para kepala sekolah baik SD dan SMP sederajat terhadap partisipasi sektor swasta dalam peningkatan pendidikan dan setelah turun langsung berdialog dengan para Kepala Sekolah dan para guru yang merespon positif kehadiran program RPB 2009 Finnantara, maka manjemen PT. Finnantara Intiga memutuskan untuk menyelenggarakan Program Finnantara Peduli Krisis (FPK) 2009.

Disebutkan olehnya tujuan dan sasaran Program FPK 2009 tersebut ialah mengajak semua komponen bangsa untuk ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi muda atau generasi penerus untuk menjadi pemimpin bangsa di massa yang akan datang.

Serta menyamakan persepsi semua komponen bangsa bahwa melalui pendidikan, dapat mengantarkan generasi muda untuk mengubah nasib bangsa ini, agar lebih baik serta memberikan kesempatan yang sama kepada siswa-siswi yang kurang mampu secara finansial untuk terus melanjutkan pendidikannya, dengan demikian dapat mengurangi beban ekonomi para orang tua murid di tengah kerisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini.

Sasaran program FPK 2009, dari PT. Finnantara Intiga ini yaitu kepada siswa-siswi SD dan SMP Negeri, Swasta dan Ibtidaiyah yang berada diwilayah kerja PT. Finnantara, meliputi Kabupaten Sekadau, Sanggau dan Sintang dari latar belakang orang tua/wali atau asuh yang kurang mampu.

Wujud program FPK 2009 ini adalah pemberian buku tulis tematis kepada para pelajar sebanyak 320 buah buku per sekolah, diharapkan sekitar 150 sekolah nantinya akan mendapat bantuan tersebut dengan total nilai sebesar Rp 120 jut.

Vincent berharap, semoga sumbangan kecil dari PT. Finnantara Intiga ini, dapat memotivasi para siswa – siswi untuk senantiasa belajar dan belajar untuk mengejar cita – cita mereka dan manajemen PT.

”Finnantara juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Kepala Sekolah dan rekan – rekan guru yang setiap hari harus bersabar dan tabah dalam menghadapi tingkah laku anak-anak didiknya dalam proses belajar mengajar di sekolah,” ujar Vincent

Baca Selengkapnya.....

Warga Setawar Harapkan Bantuan Untuk Rehab Gereja

Hermanus Hartono

Bornoe Tribune, Sekadau

Masyarakat Desa Setawar, Dusun Setawar Kecamatan Sekadau Hilir, berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dapat memberikan bantuan untuk perbaikan atau perehaban Gereja Santa Theresia yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Dindingnya kusam dan atapnya bocor memberikan luang waktu bagi mahkluk air menembusi seisi ruangan gereja tersebut. Demikian kata Kepala Dusun Setawar Nyokanius kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Nyokanius juga mengatakan, karena kondisi gereja tersebut sudah rusak parah, sehingga membuat umat katolik takut untuk melaksanakan ibadah karena dikhawatirkan gereja itu ambruk.

Menurut dia, mayoritas desa setawar bergama katolik atau sekitat 87 Kepala Keluarga (KK). ”Hampir seluruh desa Setawar bergama Katolik, dan di Desa Setawar ini hanya memiliki 3 gereja yaitu di RT Sejaong, RT. Gintong dan di Dusun Setawar yang kondisinya sudah sangat-sangat parah,” ungkap dia.

Untuk itu dia berharap, kepada Pemda Sekadau, untuk secepatnya memberikan bantuan atau melaksanakan rehab total karena kondisi gereja yang dibangun sekitar tahun 1960-an tersebut sudah tidak layak digunakan lagi.

Terakhir dia menuturkan, Gereja St. Theresia ini, memang sudah beberapa kali melaksanakan rehab kecil, karena sudah terlalu lama, sehingga membuat kondisinya perlahan menjadi rusak.

”Kita sudah bentuk panitia pembangunan, tapi panitia sendiri terkendala dana, untuk itu kami mengharapkan uluran bantuan dari Pemkab Sekadau,” kata Kanius dengan nada sedikit berharap.

Baca Selengkapnya.....

PKK Hiasai Batas Kabupaten, Dengan Tanaman Pisang

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Kalau anda melewati jalan raya Sanggau-Sekadau, tepatnya di pintu gerbang tapal batas antara kabupaten Sanggau dan Sekadau, di sepanjang jalan itun terlihat tanaman pisang yang ditanam oleh PKK Sekadau. Pohonnya sudah tinggi menjulang, daunnya hijau, beberapa pohon sudah ada yang berbuah.

Pemandangan di sekitar batas itu terasa enak di pandang. Tanaman pisang yang ditanam oleh PKK dipercantik dengan hiajunya daun sawit. Pohonya selalu mendapat perawatan. Tak heran lahannya selalu lapang. Tapi masih ada juga yang dililiti oleh rumput liat.

Hasil tanaman pisang itu, mulai dari daun hingga buah sudah dirasakan oleh masyarakat. Biasanya pada saat gawai atau hari raya lainnya daun pisang ini kerab kali digunakan oleh masyarakat terutama untuk membungkus kue. Ini semua atas usaha keras yang dilakukan oleh PKK Sekadau.

Ketua Tim Penggerak PKK Sekadau, Scolastika Simon Petrus, menyatakan pihaknya berniat menumbuh kembangkan tanaman pisang. Karena pisang salah satu tanaman yang termasuk dalam ketahanan pangan.

Selain itu juga, lanjut Tika, pisang menyimpan banyak manfaat, karena dapat mengembalikan energi yang ada di dalam tubuh. Secara umum, kandungan gizi yang terdapat dalam setiap buah pisang matang adalah kalori, protein, lemak, karbonhidrat, kalsiumdan bermacam vitamin. Asupan gizi yang menjadi favorit kebanyakan atlet suka mengkonsumsi buah pisang.

Baca Selengkapnya.....

Jelang Pilpres, Rakyat Jangan Mudah Terpengaruh

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

“Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang baru saja kita lewati, hendaknya menjadi pengalaman serta pelajaran yang harus kita pelajari. Money politik, serangan fajar, rakyat mudah dihasut, menjadi sorotan oleh banyak pihak, dan itu memang benar,” kata Tarjo warga Sekadau, saat ditemui Minggu (24/5), kemarin.

Bagaimana pun kedaulatan ada pada tangan rakyat. Karena rakyat telah menjadi penguasa. Berhasil atau tidaknya, nasib seorang pemimpin berada di tangan rakyat. Anggota dewan terpilih yang baru saja ditetapkan oleh KPU, adalah buah dari rakyat, namun demikian rakyat jangan dibuat menjadi tidak berdaya. Oleh orang yang memiliki kepentingan, rakyat dibuatnya seperti kapal di atas air laut. Terombang ambing kesana kemari.

Pelaksanaan Pilpres sebentar lagi akan tiba. Rakyat, jangan lagi mudah dihasut dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. ”Jangan berpikir sesaat, tetapi berpikirlah untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan. Seberapa besar pun uang yang kita terima, dalam waktu sekejab akan habis, ini yang harus diingatkan. Untuk itu saya minta kita jangan mudah terpengaruh dengan janji manis, kita seleksi calon mana yang bisa kita harapkan,” ungkap Tarjo.

Sebab menurut Tarjo, agar rakyat merasa simpati, rakyat disuguhkan dengan janji manis, menonjolkan segala kehebatan yang dimiliki. Berbagai pengalaman serta prestasi yang pernah diraih dipaparkannya secara habis-habisan. Tapi sayang, pengalaman buruk yang pernah dialaminya hampir tak pernah diungkapkan. Rakyat benar-benar dibuat mabuk dengan janji manis.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa benar sebagian besar rakyat kita SDM-nya masih terbelakang. Ini akibat kelalain yang dibuat oleh pemimpin. Rakyat benar-benar lemah karena SDM yang dimilikinya rendah. Maka tidak heran, mereka mudah dipengaruhi, dan tanpa berpikir panjang.

Baca Selengkapnya.....

Sekadau Pasar Sayur Sekadau Selalu Ramai

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Di Kota Sekadau, dekat pangkalan penyebrangan Seberang Kapuas, ada pasar sayur, pasar itu selalu ramai. Tak peduli pagi, siang maupun sore. Menurut Doni, warga Sekadau, pasar itu cukup baik, ditandai dengan kios-kios yang terisi penuh, baik di dalam pasar maupun di ruko-ruko di sekelilingnya.

Setiap hari, tempat parkir selalu dipenuhi oleh mobil dan motor, sehingga jangan heran ruas badan di sekitar pasar itu kadang kala sering macet. Kondisi pasarnya cukup nyaman, tidak becek. Dagangannya juga berneka ragam, mulai dari sayur segar, tahu tempe, ikan segar, daging dan ayam, buah-buahan, kue-kue, bahan mentah seperti beras, gula, dan lain sebagainya.

”Lengkap sekali pokoknya. Di pasar itu juga banyak ruko, yang menjual aneka makanan siap saji. Seperti bubur dan nasi kuning. Banyak sekali orang yang sarapan di sana sebelum berangkat kerja, sehingga pasar itu selalu ramai setiap hari,” ujar Doni.

Menurut dia, peralihan dari kecamatan menjadi kabupaten, membuat Sekadau dengan julukan bumi lawang kuari menjadi semakin lebih maju,madiri dan berkembang. Hal ini semua tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat Sekadau, yang ingin mendambakan adanya perubahan, meski bertahap.

Baca Selengkapnya.....

Pemkab Sekadau Komit Buka Akses Desa

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Pemerintah Kabupaten Sekadau komitmen membuka akses jalan dari kabupaten menuju ke desa. ”Ini merupakan salah satu target yang ingin kita capai selama kurang lebih lima tahun,” ucap Bupati Sekadau Simon Petrus belum lama ini.

Dikatakan olehnya, semua jalan menuju desa yang ada di masing-masing kecamatan menjadi perioritas Pemerintah Kabupaten Sekadau. Rabat beton, membuka body badan jalan salah satu upaya yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten sekadau.

Tak heran jika hampir semua desa yang tersebar di kabupaen sekadau sudah memilikiakses jalan, meski berupa rapat beton. Berbagai program kerja pemerintahan daerah sepanjang 5 (lima) tahun ini telah dijalankan dengan sekuat tenaga, guna meningkatkan berbagai kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Sekadau juga telah ikut serta membantu pemerintah pusat atau provinsi masalah pelebaran jalan nasional yang berada di tengah kota sekadau yang masih tergolong sempit.

Jalan nasional yang dilebarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau sepanjang 10 Km. Mulai Kota Sekadau hingga persimpangan kantor bupati. Saat ini jalan nasional itu sudah terpampang lebar.

Kita terus berupaya untuk melakukan perubahan termasuk dalam penataan tata ruang sekadau. Soal kerusakan jalan nasional, Bupati Sekadau Simon Petrus mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenagan untuk perbaiki jalan nasional tersebut.

Baca Selengkapnya.....

Kontingen Sekadau Boyong 9 Buah Piala

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

40 orang peserta yang diutus oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten (DAD) Sekadau untuk mengikuti Pekan Gawai Dayak (PGD) Provinsi Kalimantan Barat ke-XXIV, tanggal 20 hingga 24 Mei 2009, boleh tersenyum. Sebab kehadiran 40 peserta yang diutus DAD melalui Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (Sekberkesda) di rumah Betang yang berlamat di jalan Soetoyo Pontianak itu berhasil memboyong 9 buah piala dari 9 kategori yang diperlombakan..

Keberhasilan yang diraih 40 peserta ini juga tidak hanya mengharumkan nama baik DAD itu sendiri, tetapi juga secara umum untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sekadau, melalui dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Ketua Sekberkesda Yuspinus Swisto, ketika dihubungi Senin (25/5), mengatakan 40 peserta yang diutus berhasil meraih 9 buah piala, dari 9 kategori. ”Kita cukup puas dengan prestasi yang mereka raih, sebabab keikutsertaan kita di PGD kali ini adalah pengalaman yang pertama kali. Bersyukur apa yang ingin kita harapkan dapat tercapai. Dan ini semua tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, termasuk keaktifan para peserta dalam berlatih,” papar Yuspinus atau yang biasa akrab disapa Awis dengan nada penih syukur.

Dia menyebutkan adapun sembilan kategori yang berhasil raih antara lain, penampilan tari terbaik, penata musik terbaik, dua kategori ini masing-masing keluar sebagai juara 1, lomba memahat dan memasak, berhasil keluar sebagai juara 2. Anyam manik-manik, numbuk padi, sumpit beregu putri, penampilan stand terbaik dan display budaya, cukup puas berada posisi juara 3.

Karena sebentar lagi DAD Kabupaten Sekadau akan melaksanakan Pekan Gawai Dayak, maka kegiatan PGD Provinsi ini juga, kata Suwisto menjadi acuan dalam pelaksanaan PGD Sekadau yang menurut rencanya akan dilaksanakan Juli mendatang.

Kegiatan Gawai Dayak, kata Henri yang juga Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau mempunya tujuan positif karena berguna untuk mengali potensi seni dan budaya yang khsusnya di Kabupaten Sekadau supaya tetap lestari dan berkembang.

Baca Selengkapnya.....

Laka Lantas Rekor Tertinggi di RSUD Sekadau

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Sekadau periode 2008 menjadi rekor tertinggi yang ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sekadau. Pernyataan ini diungkapkan Direktur RSUD Sekadau Honorius Bruno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/5), kemarin.

Kasus kedua yang paling banyak ditangani RSUD Sekadau selama periode 2008 selain laka lantas adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian disusul stroke bronkiate, kejang demam, gagal jantung, gagal ginjal, diabetes, kehamilan dan diagnosa.

Mengenai berapa persen kasus laka lantas yang ditangani pihak RSUD Sekadau selama priode 2008 Bruno sendiri belum tahu secara jelas, tapi kalau melihat dari grafik yang dicatat pihak Rumah Sakit (RS) bahwa laka lantas adalah kasus yang paling tinggi, diantara beberapa kasus seperti yang telah dipaparkan di atas.

Secara pribadi, Bruno juga merasa prihatin mengapa kasus laka lantas justru meningkat di Kabupaten Sekadau. Padahal dalam hal ini pihak kepolisian telah berupaya memberikan sosialisasi tentang pentingnya berdisiplin saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Termasuk sosialisasi soal rambu-rambu lalu lintas. ”Sebagian besar pasien laka lantas adalah mereka yang menggunakan kendaraan roda dua seperti motor,” ucap Bruno.

Sementara itu sepuluh penyakit terbanyak pasien miskin rawat inap yang ditangani oleh RSUD Sekadau selama periode 2008 antara lain, gangguan jiwa, Asma (Asthma), Tubercolosis (TBC), gastritis, hipertensi, typoid (tipus), gastroenteritis, malaria, nefrotik sindrome, dan penyakit acut miacard infaction.

Dikatakan olehnya, pasien rawat inap periode 2008 berjumlah 127 orang, sementara rawat jalan sebanyak 5082 sudah termasuk masyarakat miskin yang menggunakan jamkesmas. Jumlah kasus yang dirujuk keluar oleh RSUD Sekadau periode 2008 berjumlah 3640 orang. ”Rumah sakit yang dirujuk antara lain, RSUD Sanggau, RSUD Sintang, RSUD Sudarso dan rumah sakit Kuchinh Malaysia,” papar Bruno ramah.

Baca Selengkapnya.....

Bupati Resmikan 5 Gedung Kantor dan Satu Mes

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Terik panas matahari yang menembus dinding kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terutama kantor dinas kesehatan, Selasa siang (26/5) membuat mata mandau yang digunakan oleh penari dayak, putih berkilau.

Kelompok para penari ini dengan penuh semangat mengayun-ayunkan tangannya menyambut kedatangan bupati beserta ibu dan rombongan. Kedatangan bupati beserta ibu dan rombongan dielu-elukan bagikan seorang raja. Sebelum memasuki mimbar acara, bupati diberi kalungan bunga yang disertai dengan penaburan beras kuning. Suasananya benar-benar terasa meriah, dan penuh kekeluargaan.

Kehadiran orang nomor satu di bumi lawang kuari ini, untuk meresmikan empat gedung kantor dan satu mes Pemda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Hadir dalam kegiatan tersebut, ketua Tim Penggerak PKK Sekadau, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Muspida, dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Empat gedung kantor yang diresmikan oleh bupati yaitu antara lain, gedung Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), dan Gedung Kantor Lingkungan Hidup dan satu Mes milik Pemda yang terletak di jalan Sanggau-Sekadau.

Ketua Panitia H. M. Ramsyah dalam laporannya mengatakan, biaya yang digunakan untuk pembangunan kantor dinas pendidikan senilai Rp 2. 838.562.000,00, (anggaran tahun 2007 dan 2008), dengan luas bangunan 1.049M2, kantor dinas kesehatan, senilai 1.495.843.000,00 (anggaran tahun 2007), luas bangunan 730,50 M2, kantor dinas kehutanan, senilai Rp 1.459.939.000,00 (anggaran tahun 2008), luas bengunan 850,00 M2, kantor bapeda senilai, 1.913.637.000,00 (anggaran tahun 2008), luas bangunan 817,90 M2, kantor lingkungan hidup senilai Rp 547.624.000,00 (anggaran tahun 2007), luas bangunan 200 M2.

Terakhir bangunan mess pemerintah Kabupaten Sekadau (Ex kantor DPRD Sekadau yang dilaksanakan secara swakelola dengan biaya senilai 924.869.000,00 (anggaran tahun 2008 dan 2009).

Terakhir dalam laporannya Ramsyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada stakholders yang telah berpartisipasi secara aktif melaksanakan pekerjaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Dalam sambutannya Bupati Sekadau Simon Petrus berharap semoga keberadaan gedung baru dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki, akan semakin mendukung kinerja aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, hal yang tak kalah pentingnya dengan adanya keberadaan kantor baru tersebut, pinta Simon, supaya ada perubahan yang positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing dinas.

Bupati berharap, jangan hanya gedungnya megah namun pelayanannya yang diberikan juga harus lebih baik, sehinga masyarakat benar-benar merasa terbantu. ”Karena kita bekerja untuk masyarakat,” papar ketua DPC Partai Demokrat ini.

“Untuk membangun gedung-gedung ini tidak gampang, dan perlu perjuangan yang keras, dan ini adalah tanggungjawab kita, untuk itu saya minta dinas kepada masing-masing dinas dapat memanfaatkannya dengan baik yang disertai dengan perawatan yang intensif,” katanya.

Seusai menyampaikan kata sambutannya, Bupati langsung meresmikan gedung pertama yaitu kantor Dinas Pendidikan, peresmian tersebut ditandai dengan membunyikan serine dan pembukaan papan nama kantor serta pemotongan pita.

Kemudian Bupati melakukan peninjauan ke ruangan. Hal yang sama juga dilakukan pada peresmian di gedung kantor Lingkungan Hidup, ditandai dengan pemotongan pita. Kemudian Bupati melanjutkan peresmian ke Gedung kantor Bapeda yang ditandai dengan pemotongan pita.

Baca Selengkapnya.....

Dewan Minta Pimpro Perhatikan Kualitas Material

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Keluhan demi keluhan yang kerab kali terdengar di gendang telinga masyarakat Kalbar yang berdomisili di wilayah timur mengenai kerusakan jalan nasional, nampaknya tidak lama lagi akan terwujud.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait telah memulai pekerjaan perbaikan terhadap kondisi jalan nasional yang antah berantah alias hancur lebur, khususnya di wilayah jalan Sanggau dan Sekadau. Apa yang telah dilakukan oleh pemprov merupakan salah satu opaya yang positif demi kepentingan masyarakat yang berdomisili di wilayah timur khsusnya dan kalbar umumnya.

Namun ada satu satu persoalan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemprov, terutama masalah kualitas material yang akan digunakan oleh pimpro, kontraktor maupun kunsultan.

Proses pengerjaan perbaikan jalan nasional yang kini tengah dilakukan oleh pihak kontraktor, kata Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Yuni Yudarno, ada semacam kejanggalan dan ketidak seimbangan antara kualitas jalan dengan material seperti batu yang digunakan oleh pihak kontraktor.

Demikian juga dengan alat berat seperti stombal dan geleder. Perlu diingat bahwa itu adalah jalan nasional, jalan yang memiliki kapasitas dengan muatan puluhan ton. Jadi yang berkaitan dengan material serta alat berat yang digunakan juga harus seimbang.

Yuni Yudarno, menuturkan meski ini bukanlah kewenagan dari pada pemerintah daerah, namun tidak salahnya jika pemerintah daerah memberikan masukan, saran atau kritikan terhadap pelaksanaan perbaikan jalan nasional itu, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak hanya Sanggau dan Sekadau. ”Pimpro, kontraktor dan kunsultas harus bijak sana, jangan asal jadi,” tegas Yuni.

Yuni mengomentari persoalan tersebut dilatar belakangi atas permintaan masyarakat Sekadau yang tinggal di km 3 jalan Sanggau Sekadau. Senin 25 Mei 2009 yang lalu, di ruang kerjanya, Yuni mendapat tamu dari masyarakat yang sama. Dia adalah Hen, tokoh masyarakat setempat.

Kedatangan mereka seperti yang diungkapkan Yuni, yakni mempertanyakan masalah kebijakan serta sumber anggaran yang digunakan untuk perbaikan jalan nasional itu. Dasar mereka mempertanyakan hal tersebut, karena pekerjaan yang kini tengah dilakukan oleh pihak kontraktor terkesan asal-asalan.

Mereka melihat, sebagian besar batu yang digunakan oleh pihak kontraktor adalah berasal dari jenis batu cadas. Ini misalnya terlihat di KP Toli-Toli jalan Sanggau. ”Kalau jenis batu itu nantinya yang akan digunakan oleh pihak kontraktor, niscaya jalan nasional dalam waktu dekat akan kembali hancur, sebab jika hujan turun, batu itu hancur dan merapat lagi dengan tanah, batu itu sebenarnya cocok untuk jalan proyek atau jalan sawah,” kata Yuni dengan nada menyindir.

Demikian juga dengan alat berat. Dengan tingkat kapasitas muatan rata-rata di atas puluhan ton, sangat tidak tepat jika alat berat seperti stombal yang digunakan hanya memiliki beban tiga ton. ”Ini salah satu penyebab yang membuat kualitas jalan nasional menjadi cepat hancur,” terang Yuni.

Berkaitan dengan material, Yuni berharap pihak kontraktor harus jeli dan bisa menilai mana yang baik dan mana yang baruk. Dalam hal ini pihak kontraktor mau tidak mau harus menggunakan batu memiliki kualitas yang baik tentunya melalui uji tes.

”Untuk itu kita minta pemerintah provinsi melalui dinas terkait dan DPRD provinsi untuk melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan perbaikan jalan itu. Kita ingin jalan nasional itu, bisa lebih baik, tentunya dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik juga,” tegas Yuni.

Menurut Yuni, ketidak beresan jalan nasional yang hancur lebur, bukan pemerintah provinsi yang disalahkan oleh masyarakat, melainkan pemerintah daerah. Padahal itu adalah kewengan daerah. ”Kita bersyukur dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provisni untuk perbaikan jalan nasional itu, tetapim kita minta anggaran tersebut dapat direalisasikan dengan baik, sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Terakhir dia menyebutkan, lagi-lagi yang kasihan adalah bupati sebagai kepala daerah. Sebab akhir-akhir ini, ternyata bupati yang menjadi sorotan masyarakat. Bupati diangap memandang sebelah mata. Dan lain sebagainya. ”Bupati selalu disudutkan mengenai masalah jalan, sebaliknya bupati tidak memiliki kewenagan untuk masalah itu,” ungkap Yuni.

Baca Selengkapnya.....

DPT Pilpres Sekadau 125. 923 Jiwa

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sekadau yang merupakan hasil pemuktahiran Data Sementara (DPS), hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu untuk Pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang sebanyak 125.923jiwa.

DPT tersebut kalau dihitung secara matematis mengalami peningkatan sebanyak 639 jiwa, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten /kota, dari 125. 284 jiwa (DPT Legislatif) menjadi 125.923 jiwa (DPT Presiden dan wakil presiden).

Dari jumlah tersebut, kecamatan yang banyak mengalami peningkatan adalah, seperti Kecamatan Nanga Mahap dari 15,521 jiwa (DPT) menjadi 15. 770 jiwa (DPS) Belitang Hilir, dari 13,935 jiwa, menjadi 14. 849 jiwa, Sekadau Hilir dari 38,787 menjadi 38,782. Kecamatan yang jumlah pemilihnya menurun antara lain, Sekadau Hulu dari 17,495 menjadi 17,357, Nanga Taman dari 17,612 menjadi 17,375, Belitang dari 8,390 menjadi 8,360 dan Kecamatan Belitang Hulu dari 13,544 menjadi 13,430 jiwa.

Ketua KPUD Sekadau Subandrio ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa (26/5), mengatakan penetapan DPT untuk Sekadau dilaksanakan sabtu 23 Mei 2009 pekan lalu. Penetapan DPT tersebut kata Suban dilakukan melalui rapat yang melibatkan seluruh PPK dan Panwas Sekadau.

Soal Tempat Pemungtan Suara (TPS) tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 432 TPS. Suban menyebutkan, peningkatan data pemilih tersebut masuk dalam tahap kewajaran karena peningkata pemilih tidak begitu signifikan. “Saya yakin DPT ini hampir sudah mendekati sempurna.

Mengapa Suban mengatakan hampir mendekati sempurna? Pertama data tersebut murni hasil kerja Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). Sebagain besar data yang diveferivikasi atau dimuktahirkan oleh pihaknya adalah pemilih yang sudah meninggal dunia dan memiliki data ganda, sedangkan pemilih yang berasal dari TNI Polri sama sekali tidak ditemukan.

Sedangkan data pemilih yang mengalami peningkatan lanjut Suban, adalah mereka yang termasuk dalam pemilih pemula dan mereka yang pindah penduduk. ”Kebanyak data yang kita muktahirkan adalah pemilih yang meninggal tetapi masih terdata di daftar pemilih, selain itu data pemilih ganda,” ucap pria berkacata mata minus ini.

Baca Selengkapnya.....

150 Ribu Anak Indonesia Di Bawah 18 Tahun Dipaksa Melacur

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Data Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP), Sambudjo Parikesit menyebutkan sekitar 150.000 anak Indonesia di bawah usia 18 Tahun dipaksa untuk melacur. Sementara itu hasil riset UNICEF menyebutkan ada 40.000-70.000
anak usia dibawah 18 tahun yang dipaksa melacur dan tersebar di
75.106 tempat di seluruh Indonesia (unicef 1998).

Persoalan tersebut terungkap dalam acara lokakarya Rencana Strategis 2011 (Renstra 2011), Semua Anak Sekadau Tercatat Kelahirannya yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Sekadau Rabu (27/5), kemarin.

Kegiatan yang bertajuk, 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau bekerja sama dengan Tim Pelatih Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk Kalimantan Barat.

Tim pelatih provinsi yang memberikan lokakarya itu terdiri dari Turiman Kepala Bagian bina Catatan Sipil Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar, Hasan Shubhi, Ketua Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalbar, Sinthia Dewi Harkrisnowo, Universal Birth Registration Advocacy Officer Wahana Visi Indonesia

Hasan Shubhi, Ketua Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalbar Dirjen dalam penyajiannya dihadapan para peserta lokakary mengingatkan semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus tragis yang menimpa anak bangsa ini.

Menurut dia, Destinasi Pariwisata (PDP), Sambudjo Parikesit dengan tegas mengingatkan kepada semua pihak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian yang menimpa anak indonesia di bawah usia 18 Tahun.

Dia menjelaskan, pada umumnya yang melatarbelakangi terjadinya ESKA di Indonesia adalah factor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pemenuhan pola gaya hidup, trauma di masa lalu (kekecewaan), kekerasan atau perkosaan dan keterpaksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, pemerintah berkomitmen kuat untuk mencegah semakin meluasnya ESKA melalui rencana nasional dengan melibatkan semua sektor baik unsur pemerintah, LSM dan masyarakat.

“Termasuk mensosialisasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disertai dengan penyedian hotline service atau tempat pengaduan sehingga lebih mudah diakses masyarakat jika terjadi kasus di lapangan,” katanya.

Baca Selengkapnya.....

IMKM dan Pengusaha Swasta Harus Saling Menguntungkan

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

”Saya berharap Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) dengan para pengusaha swasta, perbankan serta Badan Usaha milik Negara (BUMN), agar saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dengan demikian industri kecil di Kabupaten Sekadau dapat meningkatkan penghasilannya,” demikian kata Asisten I Yohanes Jhon, saat membuka acara temu kemitraan IMKM dengan pihak swasta di Gedung Pertemuan Umum Rabu (27/5), kemarin.

Menurut Yohanes, temu mitra yang dilaksanakan oleh dinas perindagkop merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka pembinaan dan pengembangan IMKM di Sekadau.

Karena lanjut Yohanes, strategi pemerintah dalam pembangunan perekonomian daerah yait dengan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan diberbagai sektor yang disetai dengan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah. ”Meski saat ini kita dilanda krisis ekonomi, tetapi justru usaha kecil menengah yang relatif membaik dan stabil,” papar Yohanes.

Dalam laporannya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha industri mikro kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba BUMN dalam bentuk pinjaman modal kerja, investasi, pinjaman khusus dan hibah.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri 7 kecamatan Se-Kabupaten Sekadau. Kegiatan ini diharapkan saling menunjang dan menguntungkan dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah.

Nara sumber yang hadir dalam temu mitra itu ialah pihak swasta dan BUMN. Dari pihak swasta pimpinan hotel dan supermarket, Bank Pmbangunan Daerah, Klinik Konsultasi Bisni (KKB) Untan, sementara dari BUMN, PT. Pupuk Kaltim Kalimantan Barat dan dinas Perindagkop Sekadau.

Baca Selengkapnya.....

Buta Aksara Penyebab TKI Disiksa

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Persoalan buta aksara bagi negara berkembang seperti Indonesia masih saja menjadi isu sentral. Buta aksara adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat membaca dan menulis. Padahal membaca dan menulis merupakan salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan di atas sangat erat kaitannya dengan masalah Tenaga Kerja Inonesia (TKI) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Kasubid Pengamanan BNP2 TKI Kombes Polisi H. Yuniarlim Munir, ketika di temui usai acara sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara di Tenda Biru Kamis (28/5), mengatakan kasus buta aksara menjadi salah satu indikator yang menyebabkan sebagian besar TKI disiksa dan dibuat tidak berdaya oleh sang majikan.

”Pernah saya temukan di salah satu PT dari 300 50 orang yang buta aksara. Ini sangat menyedihkan,” paparnya. Dikatakan olehnya, buta aksara alias buta huruf sangat berpengaruh terhadap TKI. Lagi-lagi ini menjadi faktor yang menyebabkan TKI ditipu dipers dan lain sebaginya. ”Dia tidak tahu berapa gajinya, dia tidak tahu kapan berakhir kontraknya, dia tidak tahu menangani asuransinya, dia tidak tahu hak-hak yang diterima. Ini akibat karena mereka buta aksara,” terang Munir.

Untuk itu, kedepan diupayakan setiap TKI yang bekerja harus diseleksi baik dari segi usia maupun dari tingkat pendidikannya. ”Paling tidak ketika mereka memiliki pendidikan, mereka tahu secara jelas hak dan kewajiban sebagai TKI. Sehingga tidak ada lagi TKIyang disiksa oleh majikan,” tegas pria menggunakan kaca mata hitam ini.

Kaitannya dengan sosialisasi dan koordinasi model percepatan pemberantasan buta aksara, pihaknya sangat menyambut baik, karena melalui program seperti ini, seluruh TKI yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri bisa membaca dan menulis. ”Saya yakin mereka tidak bisa dibohongi lagi kalau mereka punya pendidikan.

Baca Selengkapnya.....

2011 Anak Indonesia Harus Miliki Akte Kelahiran

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

“Tahun 2011 seluruh anak di Kabupaten Sekadau tercatat kelahirannya” tema yang diangkat pada acara lokakarya perencanaan seterategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk Kalimantan Barat, yang juga dihadiri oleh Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Kalimantan Barat Robet Istius.

Acara lokakarya tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau Abun Ediyanto. Hadir dalam acara tersebut Sekda Kabupaten Sekadau Awang Asnawi, para camat, Sekretaris Capil Afronius, tokoh masyarakat, tokoh agama,serta instansi lainnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau Yohanes Yoseph Markus dalam sambutannya mengatakan, kegiatan lokakarya ini dilaksanakan berangkat dari undang –undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

”Terkait dengan UU tersebut, hingga saat ini masih banyak anak di Kabupaten Sekadau yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran,” ucap Markus. Kondisi demikianlah sebut Markus yang mendorong munculnya sejumlah permasalahan anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak, seperti anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dibawah umur dan kekerasan.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Abun Ediyanto dalam sambutannya mengatakan, supaya ada kesadaran serta proaktif dalam membuat akte kelahiran. “Karena masih banyak penduduk di Kabupaten Sekadau yang belum memiliki akte kelahirannya,” ujar Abun.

Persoalan ini, Abun lebih menekankan kepada para Camat, Kepala Desa, dan RT/RW supaya memberitahukan bahwa betapa pentingnya bagi anak untuk memiliki akte kelahiran. Karena akses untuk mendapatkan Hak-hak mereka, kini lebih terjamin dengan adanya program layanan Akte Kelahiran gratis dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan Undang- undang di lapangan pemerintah memberikan pelayanan pembuatan Akte Kelahiran Gratis untuk Bayi umur 0 sampai 60 hari. Oleh sebab itu, jangan sampai warga membuat akte kelahiran lebih dari 60 hari, karena akan dikena biaya oleh pengadilan yang cukup besar. “Kesadaran masyarakatlah untuk membuat akte kelahiran dan itu wajib,”kata Abun.

Baca Selengkapnya.....

Tingkat Buta Aksara Kalbar Menduduki Peringkat 29

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Tingkat buta aksara untuk Provinsi Kalimantan Barat masih menduduki peringkat 29 dari 33 provinsi di Indonesia. Jika dikaitkan dengan peringkat tersebut, hingga saat ini, tingkat buta aksara di Kalbar mencapai 60 hingga 70 jiwa.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Bara, Akim dalam acara sosialisasi dan bimbingan dan teknis rintisan sinergi pelaksanaan pendidikan nonformal informal dengan lintas sektoral dan kawasan tertinggal dan terpencil di Kabupaten Sekadau dengan direktorat pendidikan masyarakat, direktorat jendral pendidikan non formal dan informal serta dengan departemen pendidikan nasional.

Kegiatan yang bertajuk sinergikan dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan nonformal dengan lintas sektoral di kawasan tertinggal dan terpencil ini dilaksanakan di restoran Tenda Biru jalan Sintang Sekadau, Kamis (28/5), kemarin. Kegiatan ini selanjutnya akan dilanjutkan di Kecamatan Nanga Mahap tepatnya di desa Cenayan atau Sengkabang, hari ini Jumat (29/5).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sekadau Simon Petrus, Kadis Pendidikan Provinsi Akim, Duta Aksara H. Nur Komar, Direktur Pendidikan Masyarakat, Pahala Simanjuntak, Kasubid Pengamanan BNP2 TKI Kombes Polisi H. Yuniarlim Munir, Kadis Dikpora Sekadau, Djemain Burhan, departemen sosial, departemen dalam negeri, departemen kehutanan dan pustekom.

“Kita harapkan tahun ini semua buta aksara bisa dituntaskan,” kata Akim yang juga mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Sintang ini. Target tersebut cukup realistis mengingat program penuntasan buta aksara juga akan digulirkan di tahun 2009 ini.

Menurut Akim, dengan dana dari APBN 2009, ditargetkan sebanyak 30 ribu penyandang buta aksara Kalbar dapat di-melekhuruf-kan. Sementara dari dana APBD Provinsi, sebanyak tiga ribu orang dan dari APBD kabupaten/kota sejumlah 12.628 orang.

Di tempat yang sama, Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahragan Sekadau, Djemain dalam sambutanya mengatakan, sangat berharap dengan diselenggarakannya sosialisasi program pendidikan non formal khsususnya program pendidikan masyarakat, dapat terselenggaranya layananan program pendidikan formal, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan SDA yang ada di daerahnya.

Harapan lain, lanjut Djemain, terwujudnya kesejajaran kualitas hidup masyarakat di daerah kawasan adat tertinggal dengan daerah lain yang relatif sudah maju. Terakhir dia menyebutkan adapun peserta sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program pelaksanaan program pendidikan masyarakat tahun 2009 adalah para pimpinan lembaga, instansi, organisasi mitra pendidikan masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat.

Bupati Sekadau Simon Petrus dalam sambutannya mengatakan, komitment pemerintah secara tegas terformulasi dalam UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan hak pendidikan kepada semua warga megara.

”Terkait dengan persoalan itu, untuk tahun yang akan datang kita berharap tidak ada lagi buta aksara di Kabupaten Sekadau,” papar orang nomor satu di bumi lawang kuari ini. Bupati juga menyebutkan, bahwa Sekadau salah satu kabupaten yang dianggap sebagai kabupaten tertinggal. Agar masalah buta aksara tidak lagi berkepanjangan, ungkap Simon maka diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Menurut dia, hingga saat ini tingkat buta aksara di Kabupaten Sekadau sekitar 1600 jiwa dar 6 ribu jiwa. Dari angka tersebut meski sebagai kabupaten baru, Sekadau dianggap salah satu kabupaten yang tingkat buta aksaranya masih tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten lain.

Direktur Pendidikan Masyarakat, Pahala Simanjuntak, dalam sambutannya menyebutkan, bahwa direktorat jenderal pendidikan non formal dan formal departemen pendidikan nasional telah berupaya keras menyelenggarakan program pendidikan non formal dan informal di seluruh Indonesia, namun karena keterbatasan anggaran sehingga belum dapat dilaksanakan.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam rangka mewujudkan amanat UU direktorat pendidikan masyarakat akan mengembangkan rintisan masyarakat di daerah terpencil, sebagai langkah awal pengembangan model rintisan yang diarahkan secara khusus pada program pendidikan. ”Program rintisan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap penurunan buta aksara,” ungkap pahala.

Duta Aksara H. Nur Komar, dalam pemaparannya juga mengatakan, terlaksananya program rintisan lintas sektoral dalam percepatan pemberantasan buta aksara satu-satunya harus dilakukan dengan cara kerjasama.

”Tidak ada yang bisa jika dilakukan dengan cara kerja sama, semuanya bisa dilakukan. Pekerjaan ini dapat terwujud jika dikeroyok secara sama-sama, saya yakin pasti dapat terwujud, dan tidak ada lagi anak bangsa yang buta aksara,” kata Komar anggota DPR RI, komisi X yang juga sebagai pelawak.

Terakhir dia menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan pembangunan, tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Menurut dia, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara maksimal.

”Kita dalam melaksanakan pembangunan harus maksimal, jangan stengah-stengah, jangan kseperti saya, kenapa saya pendek, karena orang tua saat buat saya itu setengah-setengah, makanya pendek,” ungkap Komar dengan nada canda yang disambut dengan aplous dan tepuk tangan dari para tamu yang hadir.

Baca Selengkapnya.....

Gerakkan Ekonomi, Koperasi Harus Bersaing Kompetitif

Hermanus Hartono
Boneo Tribune, Sekadau

”Dalam meggerakkan ekonomi, koperasi harus dapat bersaing secara kompetetif, serta didukung dengan peningkatkan sumber daya manusia yang handal dan terampil,” demikian kata pembuka yang disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sekadau, H, Ade Rahmat Syuhada saat memeberikan sambutan dalam acara pelaihan managemen pengelolaan koperasi /KUD di Gedung Pertemuan Umum Sekadau, Kamis (28/5), kemarin.

Dia bertutur, maksud dilaksanakannya kegitan pelatihan semacam ini tidak lain tidak bukan untuk menambah pengetahuan para pelaku ekonomi khsususnya koperasi dalam pengelolaan managemen dan pengelolaan keuangan koperasi menuju peningkatan pelayanan koperasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Tidak alang kepalang, dihadapan para peserta, Ade juga berjanji, sekiranya ada koperasi khsusnya di Kabupaten Sekadau yang berhasil mendulang prestasi maka kepadanya akan diberi penghargaan atau reword. ”Kita telah mengupayakan, untuk memberikan penghargaan kepada koperasi yang memiliki prestasi, sehingga mereka semakin termotivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata pria berkacamata minus ini.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sekadau Awang Asnawi, yang diberi mandat oleh bupati untuk membuka pelatihan tersebut meminta kepada koperasi agar mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di lapangan, sehingga dengan demikian koperasi dapat terus berkembang untuk menumbuhkembangkan dunia koperasi. ”Saya sependapat dengan pernyataan kadis perindagkop, bahwa dalam meggerakkan ekonomi, koperasi harus bersaing kompetetif,” ujarnya.

Untuk upaya peningkatan usaha kecil dan menengah khsususnya dibidang perkoperaian, harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang tangguh, terampil serta didorong oleh semangat kerja yang tinggi. ”Saya menyambut baik, upaya yang telah dilakukan oleh dinas perindagkop ini,” ucap Awang dengan nada pujian.

Baca Selengkapnya.....

Dua Srikandi Duduk di Kursi DPRD Sekadau

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Hasil rapat pleno terbuka, KPUD Sekadau tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu 9 april 2009, yang dilaksanakan Sabtu (16/5), pekan lalu menetapakan dua srikandi duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau.

Dua srikandi itu adalah Hanura, Annisa Ulfa (Dapil 2), 558 suara dan Yuhilda Harahap (Dapil 1), 1277. Dibandingkan pada pemilu 2004 lalu, jumlah anggota dewan perempuan hanya ada satu orang, pemilu tahun 2009 ini mengalami peningkatan sebanyak dua orang.

Menanggapi fenomena tersebut, mantan anggota DPRD Provinsi Khatarina Lies, mengatakan, banyaknya caleg perempuan yang duduk di parlemen diharapkan bisa membawa angin segar bagi kaum hawa.

Dikatakannya, keberadaan mereka harus mampu menyalurkan aspirasi kaum perempuan serta memperjuangkan nasibnya, sebab saat ini masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian serius.

”Tugas anggota dewan perempuan ke depan tentunya lebih berat. Mereka juga diharapkan bisa berperan lebih aktif lagi dalam memperjuangkan kaum hawa yang selama ini kerap jadi korban trafiking,” ujar Lies.

Baca Selengkapnya.....

Warga Sekadau Keluhkan Listrik Sring Padam

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Masyarakat di Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik pasokan PLN setempat, karena dinilai sangat merugikan mereka.

John, warga Seberang Kapuas, Senin (18/5), mengatakan pelayanan listrik oleh Cabang PLN Sekadau akhir-akhir ini semakin buruk, sebab pemadaman listrik seringkali dilakukan dengan tanpa mengenal waktu.

Pemadaman pun, katanya, hinga berjam-jam, sehingga sangat mengganggu aktivitas masyaraka. ”Saya heran, sudah mengapa akhir-akhir ini listrik sering padam. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, selain mengganggu aktivitas warga, juga peralatan elektronik yang ada di rumah penduduk akan rusak," tuturnya.

Menurutnya, mestinya memberitahukan secara resmi kepada masyarakat luas ketika menjadwalkan pemadaman listrik, agar ada persiapan. Karena itu, "saya menilai perubahan status PLN menjadi cabang, ternyata belum membawa perubahan berarti dalam pelayanan. Bahkan sebaliknya kalau ada warga yang menunggak, PLN dengan serta merta memutus aliran,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Mulyo, warga Sekadau, yang juga mendapatkan pasokan listrik dari PLN Cabang setempat. Menurut dia, buruknya pelayanan listrik dari perusahaan negara ini, telah mengganggu aktivitas masyarakat. ”Jangan hanya menagih rekening yang digiatkan, tapi upaya pelyanan yang juga harus ditingkatkan,” katanya menyesalkan.

Baca Selengkapnya.....

Masalah Izin Sawit Merembet Pada Pilkada Bupati 2010

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Aspirasi sekitar 70 warga dari empat desa di Kecamatan Sekadau Hulu Selasa pagi (12/5), kemarin di Kantor Bupati Sekadau, ternyata merembet kepada Bupati Sekadau untuk maju pada Pilkada Bupati 2010 mendatang.

”Jika bupati berkenan mengabulkan permintaan yang disampaikan oleh masyarakat, kami juga akan siap mendukung beliau maju sebagai bupati pada pilkada 2010 mendatang,” kata tersebut ditegaskan oleh Brayan, juru bicara empat desa tersebut, ketika ditemui usai menyampaikan asipirasi di Gedung Serbaguna Bupati.

Empat desa yang datang menyampaikan aspirasi ke kantor bupati itu antara lain, Desa Mondi, Sungai Sambang, Tapang Prodah, Cupang Gading dan Nanga Biaban. Inilah saatnya masyarakat yang punya lahan untuk mencari investor. Menurut kami pilihan pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat. Misalnya PT. MJP, PT Surya Deli, PT BSL dan PT SIA. Rata-rata perusahaan yang datang ke daerah kami membawa izin, tetapi semuanya gagal.

Kedatangan 70 warga dari empat desa di kantor bupati tersebut, meminta kepada bupati Sekadau untuk memberikan izin atau rekomendasi kepada PT Palm Agro Katulistiwa berinvestasi di daerahnya.

”Lahan tetap kami tahan, kalau Pemerintah Kabupaten Sekadau tetap bersikeras memberi izin kepada perusahaan lain, hingga tahun 2011. Jika tuntuntutan yang kami sampaikan tidak direspon, maka tidak menutup kemungkinan kami juga akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Dan tidak menutup kemungkinan demo juga bisa kami lakukan,” ujar Brayan dengan nada tinggi.

Dia menjelaskan mengapa PT Palm Agro Katulistiwa yang dipilih oleh rakyat, PT Palm komitmentnya jelas, akan membangun jalan untuk kepentingan masyarakat mulai dari kayu lapis, km 34 hingga ke desa Nanga Biaban, siap menampung tenaga kerja masyarakat setempat.

Kedatanga para tokoh masyarakat itu diterma oleh Asisten I yang membidangi masalah pemerintahan perekonomian dan sosial, Yohanes Jhon, Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Inspektorat, Perwakilan Dinas Kehutanan Perkebunan, Kabag Ekon dan Perwakilan dari Camat Sekadau Hulu.

Aspirasi yang disampaikan oleh warga tersebut di Gedung Serba Guna Bupati mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Penyampaian aspirasi tersebut berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Masalah ini menurut Brayan sudah dilakukan secara prosedural. Bahkan sudah disampaikan kepada DPRD, namun hingga saat ini masalah tersebut tidak juga direspon. Kita juga sudah sampaikan persoalan ini kepada dinas perkebunan, mengenai disampaikan atau tidak kepada bupati kami juga tidak tahu,” tutur Brayan dengan nada sedikit bertanya.

Tidak ada kata lain yang mereka butuhkan selain jawaban dari bupati, mengenai kapan permohonan yang disampaiakn masyarakat empat desa bisa dikabulkan. ”Dan kami berharap kepada Asisten I untuk sampaika aspirasi ini kepada bapak bupati,” pinta Brayan.

Brayan juga membantah kalau dukungan ini bersifat rekayasa. Dan kami juga mendengar ada oknum dari Kecamatan Sekadau Hulu yang mengatakan agar mendukung salah satu perusahaan. ”Saya anggap ini tidak benar, jika hal ini dilakukan oleh oknum pemerintah,” terang Brayan.

Tak hanya itu, Brayan juga menduga kalau ada oknum DPRD Sekadau yang bermain dalam masalah ini. ”Kami takut masalah ini ditunggangi oleh oknum DPR Sekadau,” katanya.

10 perwakilan dari masing-masing dusun dalam kesempatan itu juga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. 10 Perwakilan yang menyampaikan aspirasi itu intiya sama, yakni mereka bersepakat agar pemerintah Sekadau memberi izinkepada PT Palm Agro Katulistiwa dan menolak PTPN XIII.

”Kami berharap kepada bapak bupai memberi apa yang menjadi harapan masyarakat empat desa tersebut. Ini dampaikan oleg Cantung Desa Mondi, Dumen Sungai Sambang, Mah Cupang Gading dan Ransang dari Tapang Prodah.

Sebagai asisten, Yohanes Jhon tidak bisa berkata banyak. Namun dia sempat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh bupati Sekadau mengandung filosofi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

”Sebagai seorang asiten yang berada di bawah bupati, saya tidak bisa mengambil keputusan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, namun semua aspirasi yang telah bapak sampaikan akan saya terukan kepada bapak bupati. Sebagai saksinya saya bisa ajak ketua DPRD Sekadau untuk menemui bapak bupati,” ucap Jhon.

Ketua DPRD Sekadau Yuni Yudarno juga membantah, terkait dengan kecurigaan masyarakat yang mengatakan bahwa masalah izin tersebut ditunggangi oleh DPR. ”DPR sama sekali tidak ada bermain dengan satu pihak perusahaan pun. Tidak benar jika kami dituduh melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan,” tegas Yuni.

Menurut Yuni, kapasitas DPRd bukan sebagai penentu, tetapi sebagai pengawasan dan merekomendasikan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat Mondi dan sebagainya. ”Semua usulan atau aspirasi yang masyarakat sampaikan kepada kita, sudah kita sampaikan kepada bapak bupati,” ujarnya.

Terakhir Yuni berharap agar masyarakat mendukung seluruh program pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh bupati. ”Apa yang dilakukan bupati hanya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yuni lagi.

Baca Selengkapnya.....

25 Dewan Ditetapkan, 14 Parpol Yang Tandatangani

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Ketidak puasan Partai Politik (Parpol) terhadap penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 yang dinilai bobrok oleh banyak pihak, ditandai dengan ketidakmauan menandatangani Berita Acara (BA).

Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Sekadau Kaliamantan Barat. Dari 38 Parpol yang ikut berkompetisi pada Pileg 9 April 2009 lalu, hanya 14 parpol yang bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara seperti yang disuguhkan oleh KPUD sebagai lembaga penyelenggara.

Empat belas Parpol yang menandatangi tersebut antara lain, PPD, Barnas, Gerindra, PKB, Kedaulatan, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, PDP, PDK, Pakar Pangan, Golkar dan Partai PNBKI.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), salah satu parpol yang bersikeras tidak mau menandatangani BA hasil rapat pleno terbuka, KPUD Sekadau tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu 9 april 2009.

Dihadapan anggota KPU dan perwakilan Parpol, Ketua DPC Partai Hanura Sekadau, Paulus Sutami dengan tegas mengatakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ketua KPU beserta anggota, maka dengan ini saya nyatakan bahwa Hanura menolak hasil pemilu 2009 yang dinilai bobrok, untuk itu maka berita acara itu juga tidak akan saya tanda tangani.

Menurut Sutami, Panwaslu yang dibentuk oleh KPU hanya berkedok untuk memenuhi perundang-undangan semata, tak heran ada banyak pelanggaran yang tak bisa diproses oleh panwaslu, hal ini diperparah lagi dengan lemahnya perundag-undangan yang berlaku.

Sutami menjelaskan, ada banyak kecurangan yang terjadi pada pemilu 2009 lalu, misalnya DPT yang tidak failed, money politic, TPS yang menumpang di tempat ibadah seperti gereja, intimidasi terhadap calon pemilih dan pencontrengan yang diwakili. “Hanura tetap tidak mau bersekongkol dengan hasil Pemilu yang penuh dengan kecurangan, dan ini harus menjadi refleksi KPU sebagai penyelenggra,” tegas Sutami dengan nada kesal.

Hasil Rapat Pleno

Hasil rapat pleno terbuka, KPUD Sekadau tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu 9 april 2009 lalu, menetapakan, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) memperoleh 4 Kursi, Golkar, Demokrat dan PAN masing-masing 3 kursi, PDS dan PPD masing-masing 2 kursi, Partai PKS, PDP, Gerindra, Hanura, PDK, PNBKI, Pakar Pangan dan Partai Barnas, masing-masing memperoleh 1 kursi.

Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu DPRD yang dihadiri oleh ketua KPU beserta anggota, para parpol, aparat kemanan beserta undangan lainnya, dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) jalan Ahmad Yani, Sabtu (16/5), kemrin.

Dengan demikian, calon anggota DPRD Sekadau periode 2009-2014 yang terpilih dari partai PDIP adalah Aloysius SH, MH. (Dapil 3) total suara 1740, suara. Albertus Pinus (Dapil 2) 1645 suara, Radius Efendi (Dapil 2) 1317 suara, dan Harison (Dapil 1), 690 suara.

Dari partai Golkar masing-masing diraih oleh Isnaini (Dapil 1), 1369 suara, Yuni Yudarno (Dapil 2), 1424 suara, dan Martinus (Dapil 3), 514 suara. Partai Demokrat, masing-masing diraih oleh Hasan (dapil 2), 1.125 suara, Markus (Dapil 1), 807 suara, dan Yepray (dapil 3), 1514 suara. Partai Amanat Nasional (PAN), masing-masing diraih oleh Muhammad (dapil 3) 2169. Abdul Awal (Dapil 1), 1514 suara dan Iskandar (Dapil 2), 793 suara.

Sementara Partai PDS dan PPD hanya mampu memperoleh 2 kursi. Yang berhasil keluar sebagai pemenag untuk Partai PDS adalah Nehemia Rentha (Dapil 3), 1998 suara. dan Mulyadi Alip (Dapil 1), 1178 suara. Sedangkan untuk PPD masing-masing diraih oleh Yuhilda Harahap (Dapil 1), 1277. dan Musa A (Dapil 3), 1105 suara.

8 kursi lainnya diraih oleh partai Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Paulus Subarno (Dapil 2), 1301, Partai Barisan Nasional (Barnas) Herculanus (dapil 3), 1455 suara, Partai Hanura, Annisa Ulfa (Dapil 2), 558 suara, Partai Keadilan Sejahtera Saharudin (Dapil 1), 1247 suara, Gerindra, Handi (Dapil 2), 850 suara. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Nobertus (dapil 2) 338 suara, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Indra Brata 1338 suara dan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) Aron, 1666 suara.

Di tempat yang sama, Ketua KPUD Sekadau Subandrio menegaskan, dengan berakhirnya rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka resmi sudah ke-25 calon tersebut menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau massa bhakti 2009-2014.

Disinggung mengenai kapan anggota DPRD terpilih tersebut dilantik, Suban mengatakan kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Sepember 2009, hal ini berdasarkan masa akhir jabatan DPRD yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2009 mendatang.

Selanjutnya, langkah apa saja yang akan diambil pihak KPUD Sekadau pasca rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut?. Dengan gamblang Suban yang juga alumni UPB ini mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat SK, begitu SK tersebut sudah selesai maka akan diteruskan ke KPU provinsi, pusat dan gubernur untuk ditandatangani. ”Dalam waktu dua atau tiga hari ini SK tersebut akan kita terbitkan, selanjutnya akan kita serahkan kepada KPU provinsi, pusat serta gubernur untuk disahkan,” ujar Suban.

Baca Selengkapnya.....

25 Dewan Ditetapkan, 14 Parpol Yang Tandatangani

Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau

Ketidak puasan Partai Politik (Parpol) terhadap penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 yang dinilai bobrok oleh banyak pihak, ditandai dengan ketidakmauan menandatangani Berita Acara (BA).

Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Sekadau Kaliamantan Barat. Dari 38 Parpol yang ikut berkompetisi pada Pileg 9 April 2009 lalu, hanya 14 parpol yang bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara seperti yang disuguhkan oleh KPUD sebagai lembaga penyelenggara.

Empat belas Parpol yang menandatangi tersebut antara lain, PPD, Barnas, Gerindra, PKB, Kedaulatan, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, PDP, PDK, Pakar Pangan, Golkar dan Partai PNBKI.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), salah satu parpol yang bersikeras tidak mau menandatangani BA hasil rapat pleno terbuka, KPUD Sekadau tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu 9 april 2009.

Dihadapan anggota KPU dan perwakilan Parpol, Ketua DPC Partai Hanura Sekadau, Paulus Sutami dengan tegas mengatakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ketua KPU beserta anggota, maka dengan ini saya nyatakan bahwa Hanura menolak hasil pemilu 2009 yang dinilai bobrok, untuk itu maka berita acara itu juga tidak akan saya tanda tangani.

Menurut Sutami, Panwaslu yang dibentuk oleh KPU hanya berkedok untuk memenuhi perundang-undangan semata, tak heran ada banyak pelanggaran yang tak bisa diproses oleh panwaslu, hal ini diperparah lagi dengan lemahnya perundag-undangan yang berlaku.

Sutami menjelaskan, ada banyak kecurangan yang terjadi pada pemilu 2009 lalu, misalnya DPT yang tidak failed, money politic, TPS yang menumpang di tempat ibadah seperti gereja, intimidasi terhadap calon pemilih dan pencontrengan yang diwakili. “Hanura tetap tidak mau bersekongkol dengan hasil Pemilu yang penuh dengan kecurangan, dan ini harus menjadi refleksi KPU sebagai penyelenggra,” tegas Sutami dengan nada kesal.

Hasil Rapat Pleno

Hasil rapat pleno terbuka, KPUD Sekadau tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu 9 april 2009 lalu, menetapakan, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) memperoleh 4 Kursi, Golkar, Demokrat dan PAN masing-masing 3 kursi, PDS dan PPD masing-masing 2 kursi, Partai PKS, PDP, Gerindra, Hanura, PDK, PNBKI, Pakar Pangan dan Partai Barnas, masing-masing memperoleh 1 kursi.

Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu DPRD yang dihadiri oleh ketua KPU beserta anggota, para parpol, aparat kemanan beserta undangan lainnya, dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) jalan Ahmad Yani, Sabtu (16/5), kemrin.

Dengan demikian, calon anggota DPRD Sekadau periode 2009-2014 yang terpilih dari partai PDIP adalah Aloysius SH, MH. (Dapil 3) total suara 1740, suara. Albertus Pinus (Dapil 2) 1645 suara, Radius Efendi (Dapil 2) 1317 suara, dan Harison (Dapil 1), 690 suara.

Dari partai Golkar masing-masing diraih oleh Isnaini (Dapil 1), 1369 suara, Yuni Yudarno (Dapil 2), 1424 suara, dan Martinus (Dapil 3), 514 suara. Partai Demokrat, masing-masing diraih oleh Hasan (dapil 2), 1.125 suara, Markus (Dapil 1), 807 suara, dan Yepray (dapil 3), 1514 suara. Partai Amanat Nasional (PAN), masing-masing diraih oleh Muhammad (dapil 3) 2169. Abdul Awal (Dapil 1), 1514 suara dan Iskandar (Dapil 2), 793 suara.

Sementara Partai PDS dan PPD hanya mampu memperoleh 2 kursi. Yang berhasil keluar sebagai pemenag untuk Partai PDS adalah Nehemia Rentha (Dapil 3), 1998 suara. dan Mulyadi Alip (Dapil 1), 1178 suara. Sedangkan untuk PPD masing-masing diraih oleh Yuhilda Harahap (Dapil 1), 1277. dan Musa A (Dapil 3), 1105 suara.

8 kursi lainnya diraih oleh partai Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Paulus Subarno (Dapil 2), 1301, Partai Barisan Nasional (Barnas) Herculanus (dapil 3), 1455 suara, Partai Hanura, Annisa Ulfa (Dapil 2), 558 suara, Partai Keadilan Sejahtera Saharudin (Dapil 1), 1247 suara, Gerindra, Handi (Dapil 2), 850 suara. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Nobertus (dapil 2) 338 suara, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Indra Brata 1338 suara dan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) Aron, 1666 suara.

Di tempat yang sama, Ketua KPUD Sekadau Subandrio menegaskan, dengan berakhirnya rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka resmi sudah ke-25 calon tersebut menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau massa bhakti 2009-2014.

Disinggung mengenai kapan anggota DPRD terpilih tersebut dilantik, Suban mengatakan kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Sepember 2009, hal ini berdasarkan masa akhir jabatan DPRD yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2009 mendatang.

Selanjutnya, langkah apa saja yang akan diambil pihak KPUD Sekadau pasca rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut?. Dengan gamblang Suban yang juga alumni UPB ini mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat SK, begitu SK tersebut sudah selesai maka akan diteruskan ke KPU provinsi, pusat dan gubernur untuk ditandatangani. ”Dalam waktu dua atau tiga hari ini SK tersebut akan kita terbitkan, selanjutnya akan kita serahkan kepada KPU provinsi, pusat serta gubernur untuk disahkan,” ujar Suban.

Baca Selengkapnya.....