Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau
Kerusakan ruas jalan provinsi yang melintasi Ibu Kota Kabupaten Sekadau dan tiga kota di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap, supaya jangan dijadikan komoditi atau.isu politik untuk menjatuhkan salah satu lawan politik.
Demikian ditegaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau Aron ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis (15/4), kemarin. Dikatakan Aron, kerusakan ruas jalan provinsi yang terjadi di ibu kota kabupaten sekadau termasuk juga yang terjadi di kecamatan kota kecamatan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi Kalimantan Barat, jadi bukan tanggung jawab pemerintah kabupaten Sekadau.
“Kita berharap kepada mereka yang mengerti tentang hal itu supaya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dibuat sesat. Itu sama saja membodohi masyarakat,” tegas Aron dengan nada datar.
Pemerintah kabupaten sekadau ungkap Aron sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan nasional maupun jalan provinsi. Karena jelas, dalam peraturan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) lanjut Aron tidak diperkenkan bagi pemerintah kabupaten untuk memperbaiki jalan nasional itu, karena jika hal dilakukan maka akan menjadi temuan, dan akibatnya sangat fatal. “Hal ini yang mau saya katakan, kepada masyarakat, supaya jangan mudah percaya dengan isu yang tidak bertanggung jawab itu,” tegas Aron.
Berangkat dari persoalan itu pula, semua ruas jalan provinsi yang ada di daerah tidak hanya di kabupaten sekadau tetapi di kabupaten lain juga mengalami kerusakan yang sama. “Bukan pemerintah tidak mau memperbaikinya, tetapi peraturan yang tidak membolehkan,” terang Aron secara terang benderang dihadapan masyarakat SP3 baru-baru ini.
Lanjut Aron anggota dewan asal Daerah Pemilihan II ( Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap), sekarang ada juga lawan politik yang mengatakan bahwa semua pembangunan itu diarahkan ke daerah belitang. Tepis Aron, itu adalah isu yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Karena ruas jalan yang menuju kearah tiga Belitang (Dapil 3, Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu) yang juga menjadi isu politik sekarang ini, sudah menjadi kewajiban pemkab sekadau untuk dibuka, diperbaiki dan ditingkatkan, karena ryuas jalan itu statusnya sebagai jalan kabupaten. “Lain halnya dengan jalan yang menuju ke arah Rawak, Nanga Taman dan Kecamatan Nanga Mahap, itu statusnya jalan provinsi. Dari mana mereka katakan bahwa pembangunan itu diarahkan kedaerah belitang,” jelas Aron.
Sementara kata Aron, dari beberapa kunjungan yang dilakukannya selama ini, masih ada daaerah di Belitang yang tertinggal, termasuk soal jalan dan fasilitas lainnya. “Jadi tidak ada dasar jika ada yang mengatakan Pak Simon ini berpihak kepada daerah Belitang, dan tidak berpihak kearah Mahap, Taman dan Rawak,” terang Aron.
Dan sebagai pemimpin yang sudah diatur dalam undang-undang, bupati Simon tetap bersikap adil dalam memimpin sekadau, sebagai mana yang diamanahkan dalam UUD 1945 dengan dasar Negara Pancasila.
“Pembangunan apa yang tidak dilakukan oleh pak Simon di daerah Mahap, Taman dan Rawak. Sekolah, prasarana kesehatan sampai pada fasilitas dan bantuan untuk petani diberikan. Kalau pun ada yang belum dapat, itu bukan berarti tidak ada, tetapi dalam proses dan bertahap sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah,” ulasnya semabari mengatakan saya ini orang Mahap tahu betul persoalan itu, tidak jika pemkab sekadau tidak berbuat untuk masyarakat di Mahap, Taman dan Rawak.
“Semua hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat ini sudah nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Sekarang anak-anak kita bersekolah tidak lagi harus ke kecamatan, di desa juga sudah banyak sekolah yang dapat dijangkau dengan sangat mudah dan dekat. Ini lah untungnya kita sebagai daerah baru dan keuntungan kita memiliki seorang pemimpin yang memperhatikan kemajuan daerahnya,” ujar Paulus Lion tokoh masyarakat Sekadau.
Dia membandingkan, jika sebelum Sekadau mekar sebagi daerah kabupaten akses pendidikan tergolong sangat susah. “ Kami hanya bisa bersekolah SMP ke Balai Sepuak,,” kenangya. Namun, saat ini dikampungnya pun sudah berdiri sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama. “Kalau dulu kami harus melewati Sepauk (Sintang, red) kalau mau pergi ke Sanggau atau Sekadau, maka sekarang untuk pergi ke Sekadau bisa di tempuh 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor di jalan yang sudah beraspal,” katanya.
Pembangunan dan rehab gedung sekolah, puskesmas, pustu, polindes termasuk pembangunan jalan juga dilakukan oleh pemerintah daerah di daerah Selatan. Rata-rata semua kecamatan kini memiliki lebih dari 4 SMP Negeri, dan masing-masing 1 SMA Negeri khusus untuk Sekadau Hilir lebih banyak.
Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau juga membangun infrastruktur jalan ke daerah-daerah di Rawak, Taman dan Mahap. Menggunakan dana daerah yakni berupa pembangunan jalan dan jembatan yang membuka akses antar desa dan desa menuju ke kota kecamatan. Jalan ini sudah ada sejak Sekadau belum menjadi kabupaten.
Artinya, masyarakat di Perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar 199 ribu lebih masyarakat Sekadau tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur jalan dan sarana pendidikan dan kesehatan saja. Kesulitan air bersih menjadi dan listrik yang didiami masyarakat selama ini telah dipikirkan pemerintah. Pembangunan Instalasi Air Bersih Sirin Meragun di Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman menjadi solusi. Saat ini, pembangunan sedang berjalan. Peasangan pipa oleh mitra pemerintah telah dilakukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar