Hermanus Hartono
Borneo Tribune, Sekadau
Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang puncaknya dilaksanakan 19 Mei 2010 lalu kini menuai hasil dan telah menetapkan pasangan Simon Petrus-Rupinus sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut sesuai ketetapan KPU Kabupaten Sekadau pada pleno, yang digelar Senin 24 Mei lalu.
Kebupaten Sekadau sebagai kabupaten baru hasil pemekaran memiliki seorang pemimpin daerah yang dihasilkan dari pilihan langsung masyarakat dan akan dilantik pada 15 Agustus mendatang. Pemimpin yang memperoleh lebih dari setengah suara pemilih yang memberikan hak suara mereka di TPS pada pelaksanaan pemilu lalu memiliki kredibelitas kepemimpinan yang tangguh yakni di pilih sebanyak 58.770 konstituen atau 56,21 persen dari total jumlah pemilih.
Sebagai pemimpin, Simon-Rupinus boleh berbangga hati. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PDIP, PDS, PPD dan PNBKI ini mampu menggeser perolhaan suara empat kandidat lain dan meninggalkannya sangat jauh. Harus diakui oleh lawannya bahwa mereka menang secara terhormat. Dan, yang kalah dalam pemilukada juga harus berbesar hati mengakui segala keterbatasan mereka dan secara bermartabat mengakui kemenangan calon lain yang terpilih. “Dalam pemilihan pasti ada yang menang dan kalah. Yang menang terhormat, dan yang kalah harus berbesar hati dan mendukung yang menang. Harus bermartabat,” ujar Kadir, salah seorang warga Sekadau Kamis (27/5), pekan lalu.
Menurut dia, pergerakan yang dilancarkan oleh tim sukses pasangan calon yang kalah untuk mengadukan indikasi pelanggaran harus dihargai sebagai sebuah proses demokrasi yang sehat. “ Tidak ada salahnya jika tim sukses pasangan calon yang kalah mengadukan indikasi-indikasi pelanggaran dalam pemilukada kepada panwas dan polisi. Justeru inilah jalur yang benar. Serahkan semua proses penanganannya kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk itu,” katanya.
Kekecewaan pasangan calon lainyang kalah dalam pemilukada, dikataknya sebuah perasaan yang sangat manusiawi. “Semua tim menginginkan calon yang diusungnya menang. Namun pemilukada adalah sebuah pemilihan umum, yang menentukan adalah pilihan rakyat banyak, yang memperoleh suara terbanyak dia lah yang menang dan secara sah sesuai aturan hukum hal ini sudah ditentukan,” cetusnya.
Terkait laporan indikasi pelanggaran yang dilakukan, Kadir mengatakan, iindikasi-indikasi seperti itu pasti ada dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan menurut dia indikasi pelanggaran juga terdapat pada calon lain tanpa mereak sadari. “Bukankah jika di dalam orasi kampanye menjelek-jelekkan pasangan calon lain juga merupakan sebuah indikasi pelanggaran pemilu yang juga menuntut sanksi hukum yang tegas?,” katanya.
Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sekadau Samsul Muarif ketika dikonfirmasi Senin (26/5), lalu dengan tegas mengatakan tidak benar jika panwaslukada sekadau tidak memproses laporan yang disampaikan oleh si pelapor.
”Semua laporan yang berkaitan dengan pelanggaran tetap kita poroses, tetapi tidak semua laporan yang disampaikan kepanawaslukada sekadau bisa diproses. Laporan yang bisa diproses adalah laporan yang memiliki bukti dan saksi,” ungkapnya.
Panwaslukada lanjut Samsul yang saat itu didampingi kepala divisi penanganan dan pelanggaran Marselinus Oktavianus menyatakan, panwaslukada tidak bisa memproses pelanggaran yang tidak memiliki bukti apalagi saksi. ”Kami bekerja tidak terlepas dengan peraturan-perundang-undangan. Kalau ada yang mengatakan panwaslukada tidak diproses, itu saya katakan tidak benar,” tegas Samsul dan Oktavianus yang juga dibenarkan oleh ketua panwascam Sekadau Hilir, Endang Sunarya. Baca Selengkapnya.....
