Bekerja Untuk Menyambung Hidup

Borneo Tribune, Sanggau
Kemiskinan membuat beban hidup semakin berat. Bekerja keras dengan menguras tenaga harus dilakukan. Tidak pandang laki-laki, bahkan juga kaum perempuan harus bekerja dengan tetesan keringat. Di wilayah Kabupaten Sanggau yang hampir rata-rata dikelilingi perkebunan sawit, baik swasta maupun Pemerintah. Tidak sulit untuk mendapatkan perempuan bekerja diperkebunan. Baik mulai dari merawat sawit dengan cara memupuk, hingga panen, semua harus mereka lakoni. Mengapa mereka harus bekerja ? Pertanyan tersebut mungkin muncul ketika berpapasan dengan pekerja wanita yang sedang melakukan aktifitasnya. Mungkin itu aneh bagi orang asing. Tetapi tidak bagi mereka. Sebab menurut mereka ikut bekerja berat adalah merupakan kewajiban. Untuk menyambung hidup, demi sebuah masa depan. Misalnya Aminah, yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pemungut buah sawit diwilayah perkebunan PTPN 13 Meliau. Aminah sudah lama tinggal disana. Awalnya ikut suami merantau. Demi sebuah pengharapan untuk menoreh masa depan yang lebih baik. Maka terdamparlah mereka di Meliau, salah satu Kecamatan di Kabupaten Sanggau. Di saat pertama bekerja di kebun sawit, hasilnya cukup menggiurkan. “Cukup untuk hiduplah,” sambungnya. Namun saat ini kondisinya serba berbeda. Kenyataan itu tidak sebaik harapan. Suaminya berpulang kepangkuang Ilahi lima tahun silam. Kini tinggal ia sendiri yang harus menyambung hidup. Berbekal penghasilan rata Rp 30-35 ribu setiap harinya ia harus menghidupi dua anaknya yang masih kecil.
Selain Aminah,45, masih banyak perempuan-perempuan lainya untuk menyambung hidup harus membanting tulang. Misalnya Sriati. Ia juga melakukan hal yang sama seperti aminah. Guratan-guratan tangannya menandatakan ia sebagai seorang pekerja berat. Sementara itu raut mukanya yang tampak agak kasar. Menggambarkan kerasnya perjuangan hidup. Di samping mereka berdua cukup banyak perempuan di Kabupaten Sanggau yang harus bekerja, tak ubahnya seperti laki-laki.
Dalam data statistik 2006 jumlah penduduk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan mencapai 377.199 jiwa. Sebanyak 49,16 persen atau 185.442 jiwa diantaranya adalah kaum perempuan. Dari jumlah penduduk perempuan itu, sebanyak 135.870 jiwa atau 73,27 persen merupakan penduduk dalam usia produktif. Untuk memberdayakan kaum perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki diperlukan kerjasama dan kerja keras dari Pemerintah. Serta organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan pembangunan perempuan.
Menurut Anggota DPRD Sanggau Alena, bahwa kondisi sosial budaya dan lingkungan yang masih bias gender juga kurang mendukung upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemberdayaan perempuan. Padahal pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan salah satu titik sentral dari pembangunan nasional. Keduanya bukan saja memiliki kaitan erat, tetapi juga merupakan bagian masyarakat yang rentan dan masih perlu diperjuangkan kondisi maupun statusnya. Dalam membangun suatu bangsa, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal penting. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang akan menentukan kualitas dan karakter suatu bangsa. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak masih dihadapi. Yaitu semakin meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan bencana alam yang tentunya akan berdampak langsung pada perempuan dan anak. Masih tingginya angka buta huruf perempuan, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak serta masih rendahnya perlindungan hukumnya, adalah deratan persoalan yang dihadapi kaum Hawa ini. Lalu apa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah?
Sebenarnya Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengambil langkah-langkah dalam peningkatan derajat kaum perempuan. Hal itu terlihat pada prioritas dan arah kebijakan strategis yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalbar Nomor 10 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Yakni meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya. Tujuannya adalah guna mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan. Namun, jalinan kemitraan dengan pihak lain seperti dengan organisasi perempuan, LSM dan masyarakat sangat diperlukan, mengingat pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan pembangunan lintas sektor dan lintas program yang dalam hal ini otomatis akan melibatkan banyak pihak, serta partisipasi masyarakat