Borneo Tribune, Sekadau
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, Rabu (7/5), kemarin bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Nanga Taman, melakukan sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan.
Wakil Bupati Sekadau Abun Ediyanto, SE, MM membuka langsung kegiatan tersebut Hadir antara lain, Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sakadau Drs. Yohanes Yoseph Markus, Camat Nanga Taman Drs. Heronimus, Sekretaris Dukcapil Afronius AS,S.Pd,M.Si dan unsure Muspika Nanga Taman.
Wakil Bupati Abun Ediyanto dalam kesempatan tersebut mengingatkan agar masyarakat benar-benar tertib dalam melaksanakan tertib administrasi. ”Jangan sampai ada masyarakat yang tidak membuta KTP, KK, atau akta kelahiran. Manfaatkan sebaik-baiknya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan (Dukcapil) sebab sangat mahal jika harus membuat dokumen kependudukan jika harus ke pengadilan,” katanya.
Abun juga meminta agar para kepala desa mengingatkan masyarakatnya untuk datang pada sosialsasi dan pelayanan gratis pembuatan dokumen kependudukan.
Sementara itu, Kadis Dukcapil, Yosep Marcus mengatakan, pembuatan dokumen kependudukan sangat penting, khususnay dalam sistem informasi administrasi kependudukan.
Meskipun hal tersebut baru dikatakannya, namun ada hal positif yang ingin diberikan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dalam memberikan kemudah bagi masyarakat yang ingin membuat KTP dan Kartu Keluarga.
Dihubungi via telepon, Markus mengatakan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mengatakan bahwa urusan di Capil tidak lancar. Diakuinya ada beberapa kendala yang kerap kali dihadapi dalam proses pembuatan KTP dan KK diantaranya persyaratan yang diajukan terkadang kurang lengkap.
Dikatakan Markus, Khusus untuk pembuatan KTP pihak Capil telah melakukan proses komputerisasi sehingga ketepatan dan kecepatan sangat terjamin. Untuk membuat satu buah KTP lanjut Markus hanya memakan waktu sekitar 3 menit dan itu sudah dilengkapi dengan di pres. Markus juga ingin menghimbau, bahwa dalam pembuatan KTP persyaratan harus lengkap. Artinya yang bersangkutan harus membuat surat pengantar dari desa, membayar di kecamatan baru kemudian diproses di Capil. “Kalau persyaratan tidak lengkap tentu menyulitkan dalam proses pembuatan. Apalagi bila pegurusannya dilakukan melalui pihak ketiga.
Hendaknya masyarakat yang bersangkutan sendiri yang langsung datang. Untuk biaya Pembuatan KTP dikenakan retribusi sebesar Rp 7.500 dan disetorkan ke kecamatan,” katanya mengingatkan.
Demikian halnya dengan pembuatan KK, segala proses yang berkaitan dengan persyaratan administrasi menurut Markus, diselesaikan terlebih dahulu melalui kantor desa, kemudian melalui kantor camat, kemudian baru diproses oleh Capil dengan catatan, segala yang berkaitan dengan perlengkapan administrasi semuanya sudah lengkap untuk memproses pembuatan diokumen kependudukan tersebut.
Markus menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus membangun citra positif aparatur pemerintah, pemerintah daerah terus menerus mengupayakan peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lanjut Markus, telah melakukan berbagai upaya dan terobosan-terobosan untuk mewujudkan harapan tersebut, upaya yang dilaksanakan diantaranya adalah pelayanan kartu pencetakan di tiap-tiap kecamtan, pengadaan sumber daya aparatur termasuk didalamnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan murah, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik.
Dan pelayanan jemput bola (kunjungan pelayanan) dan melaksanakan sosialisasi melalui penyuluhan di tiap kecamatan serta pendataan Penduduk Kabupaten Sekadau dalam rangka pemutahiran data penduduk Kabupaten Sekadau untuk kepentingan pelayanan adminsitrasi kependudukan dan Pemilu 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar