Borneo Tribune, Sekadau
Keluhan demi keluhan yang kerab kali terdengar di gendang telinga masyarakat Kalbar yang berdomisili di wilayah timur mengenai kerusakan jalan nasional, nampaknya tidak lama lagi akan terwujud.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait telah memulai pekerjaan perbaikan terhadap kondisi jalan nasional yang antah berantah alias hancur lebur, khususnya di wilayah jalan Sanggau dan Sekadau. Apa yang telah dilakukan oleh pemprov merupakan salah satu opaya yang positif demi kepentingan masyarakat yang berdomisili di wilayah timur khsusnya dan kalbar umumnya.
Namun ada satu satu persoalan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemprov, terutama masalah kualitas material yang akan digunakan oleh pimpro, kontraktor maupun kunsultan.
Proses pengerjaan perbaikan jalan nasional yang kini tengah dilakukan oleh pihak kontraktor, kata Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Yuni Yudarno, ada semacam kejanggalan dan ketidak seimbangan antara kualitas jalan dengan material seperti batu yang digunakan oleh pihak kontraktor.
Demikian juga dengan alat berat seperti stombal dan geleder. Perlu diingat bahwa itu adalah jalan nasional, jalan yang memiliki kapasitas dengan muatan puluhan ton. Jadi yang berkaitan dengan material serta alat berat yang digunakan juga harus seimbang.
Yuni Yudarno, menuturkan meski ini bukanlah kewenagan dari pada pemerintah daerah, namun tidak salahnya jika pemerintah daerah memberikan masukan, saran atau kritikan terhadap pelaksanaan perbaikan jalan nasional itu, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak hanya Sanggau dan Sekadau. ”Pimpro, kontraktor dan kunsultas harus bijak sana, jangan asal jadi,” tegas Yuni.
Yuni mengomentari persoalan tersebut dilatar belakangi atas permintaan masyarakat Sekadau yang tinggal di km 3 jalan Sanggau Sekadau. Senin 25 Mei 2009 yang lalu, di ruang kerjanya, Yuni mendapat tamu dari masyarakat yang sama. Dia adalah Hen, tokoh masyarakat setempat.
Kedatangan mereka seperti yang diungkapkan Yuni, yakni mempertanyakan masalah kebijakan serta sumber anggaran yang digunakan untuk perbaikan jalan nasional itu. Dasar mereka mempertanyakan hal tersebut, karena pekerjaan yang kini tengah dilakukan oleh pihak kontraktor terkesan asal-asalan.
Mereka melihat, sebagian besar batu yang digunakan oleh pihak kontraktor adalah berasal dari jenis batu cadas. Ini misalnya terlihat di KP Toli-Toli jalan Sanggau. ”Kalau jenis batu itu nantinya yang akan digunakan oleh pihak kontraktor, niscaya jalan nasional dalam waktu dekat akan kembali hancur, sebab jika hujan turun, batu itu hancur dan merapat lagi dengan tanah, batu itu sebenarnya cocok untuk jalan proyek atau jalan sawah,” kata Yuni dengan nada menyindir.
Demikian juga dengan alat berat. Dengan tingkat kapasitas muatan rata-rata di atas puluhan ton, sangat tidak tepat jika alat berat seperti stombal yang digunakan hanya memiliki beban tiga ton. ”Ini salah satu penyebab yang membuat kualitas jalan nasional menjadi cepat hancur,” terang Yuni.
Berkaitan dengan material, Yuni berharap pihak kontraktor harus jeli dan bisa menilai mana yang baik dan mana yang baruk. Dalam hal ini pihak kontraktor mau tidak mau harus menggunakan batu memiliki kualitas yang baik tentunya melalui uji tes.
”Untuk itu kita minta pemerintah provinsi melalui dinas terkait dan DPRD provinsi untuk melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan perbaikan jalan itu. Kita ingin jalan nasional itu, bisa lebih baik, tentunya dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik juga,” tegas Yuni.
Menurut Yuni, ketidak beresan jalan nasional yang hancur lebur, bukan pemerintah provinsi yang disalahkan oleh masyarakat, melainkan pemerintah daerah. Padahal itu adalah kewengan daerah. ”Kita bersyukur dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provisni untuk perbaikan jalan nasional itu, tetapim kita minta anggaran tersebut dapat direalisasikan dengan baik, sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Terakhir dia menyebutkan, lagi-lagi yang kasihan adalah bupati sebagai kepala daerah. Sebab akhir-akhir ini, ternyata bupati yang menjadi sorotan masyarakat. Bupati diangap memandang sebelah mata. Dan lain sebagainya. ”Bupati selalu disudutkan mengenai masalah jalan, sebaliknya bupati tidak memiliki kewenagan untuk masalah itu,” ungkap Yuni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar