Borneo
Ujian Nasional (UN), seakan menjadi beban yang sangat berat bagi para siswa, terutama dengan standar kelulusan yang dinilai sangat tinggi. Tak heran jauh hari sebelum pelaksanaan UN, oleh pihak sekolah, para siswa dianjurkan untuk mengikuti les, bimbigan belajar dan lain sebagainya, supaya siswa-siswinya lulus.
Berbagai strategi disisati oleh pihak sekolah agar anak didiknya lulus seratus persen. Mulai dari mengerjakan contoh soal-soal ujian, hingga dengan pelaksanaan try out. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai barometer bagi para siswanya. Dan itu patut diacungi jempol.
Namun sangat disayangkan ternyata berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, ternyata hampir tidak mengena. Belum bisa dipastikan pihak mana yang bersalah dalam masalah tersebut, apakah sekolah ataukah departemen pedidikan itu sendiri.
Karena tidak sedikit para pelajar SMA yang mengeluh setelah menghadapi UN. Andi salah satu siswa SMK Karya Sekadau yang merasakan betapa sulitnya soal-soal yang disuguhkan dalam UN ini. Berbagai materi yang telah dia dapatkan dari sekolah hampir tidak mengena. Upaya latihan-latihan soal serta try out yang telah guru berikan terasa sia-sia.
Demikian juga dengan penuturan yang disampaikan oleh Amandus siswa SMK Karya, menurut dia sebagian mata pelajaran yang diujiankan rata-rata sulit. ”Lain yang kita pelajari lain pula yang keluar pada saat ujian. Belum lagi dengan standar kelulusan yang lumayan tinggi,” tutur Mandus kepada perwakailan media ini.
Tentu saja mereka gusar karena mereka merasa takut tidak lulus jika saja benar-benar itu yang terjadi. Kepanikan ini tidak hanya menyentuh mereka para pelajar dipenghujung kelulusan, juga merambah kepada pihak pengelola sekolah termasuk pimpinan dan para ibu bapak guru. Dibenak mereka terbayangkan apa jadinya jika banyak siswa sekolah mereka yang tidak lulus.
Mau disembunyikan di mana wajah sekolah dan pribadi mereka, karena orang tua toh belum cukup arif untuk membagi rata penyebab kegagalan ini. Sang orang tua sebagai penyandang dana was-was menyikapi keadaan ini.
Lontaran demi lontaran dari berbagai pihak pun terucap. Pemerintahlah yang telah salah menetapkan kebijakan. Pemerintah seharusnya tidak bisa menyamakan antara daerah dengan pusat. Standar kelulusan mungkin saja bisa sama, tetapi untuk penyajian soal dan lai sebaginya sebaiknya diberi otonom kepada daerah.
Dari berbagai aspek, sekolah di daerah belum bisa disamakan dengan kota atau pusat. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. ”Saya pikir masalah pendidikan juga harus diberi otonom kepada pemerintah daerah. Berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah Indonesia belum mampu memberikan fasilitas yang menunjang, belum mampu membiayai pendidikan secara utuh kepada sekolah, terutama yang dipedalaman, tetapi mengapa semua kebijakan dipukulratakan, ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki wajah pendidikan ditanah air ini,” demikian kata Herman salah seorang pemuda asal sekadau yang merasa prihatin dengan masalah pendidikan.
Menurut dia, jangan salahkan sekolah jika banyak siswa yang tidak lulus. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan pasti dimiliki oleh sekolah yang berada didaerah. Pemerintah harus berani membuat terobosan demi terobosan.
Terakhir dia menyebutkan pemerintah dianggap terlalu memaksakan diri untuk bisa seperti negara-negara lain yang lebih maju tanpa diimbangi dengan tindakan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, baik dari segi kualitas bangunan fisik penunjang pendidikan ataupun dari standarisasi kualitas guru, segala-galanya masih minim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar